KLAUSULA BAKU
Klausula baku adalah setiap aturan atau
ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih
dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen
dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Bagi
sebagian orang, klausula baku ini juga sering disebut sebagai standard
contract atau take it or leave it contract.
Dengan telah dipersiapkan terlebih
dahulu ketentuan-ketentuan dalam suatu perjanjian, maka konsumen tidak dapat
lagi menegosiasikan isi kontrak tersebut. Jika dilihat dari hal ini,
maka ada ketimpangan yang terjadi antara para pihak.
Dengan menerapkan klausula baku ini,
pihak pembuat kontrak sering kali menggunakan kesempatan tersebut untuk membuat
ketentuan–ketentuan yang lebih menguntungkan pihaknya. Terlebih jika posisi
tawar antara para pihak tersebut tidak seimbang, maka pihak yang lebih lemah
akan dirugikan dari kontrak tersebut. Tentu harus ada perlindungan
bagi konsumen dalam keadaan–keadaan tersebut. Hal tersebut terdapat dalam
aturan–aturan dalam Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen.
Dalam UUPK ini diatur mengenai hal-hal
apa saja yang dilarang bagi seorang pelaku usaha. Dalam pasal 18 UUPK
disebutkan bahwa :
Pelaku usaha dalam menawarkan barang
dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau
mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :
1. Menyatakan pengalihan tanggung jawab
pelaku usaha;
2. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak
menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
3. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak
menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau
jasa yang dibeli oleh konsumen;
4. Pemberian kuasa dari konsumen kepada
pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala
tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara
angsuran;
5. Mengatur perihal pembuktian atas
hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
6. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk
mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi
obyek jual beli jasa;
7. Menyatakan tunduknya konsumen kepada
peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan
lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan
jasa yang dibelinya;
8. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa
kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak
jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.[1]
Selain hal tersebut pelaku usaha juga
dilarang untuk mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit
terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit
dimengerti. Hal seperti ini sering kali dilakukan oleh pelaku usaha di bidang
telekomunikasi, dimana sering kali terdapat tanda bintang dibawah
dengan tulisan yang kecil sekali yang menyatakan “syarat dan ketentuan berlaku”.
Sebetulnya yang dilarang oleh UUPK ini bukanlah mengenai ada atau tidaknya
tanda “syarat dan ketentuan berlaku”, namun yang dilarang adalah keadaan dimana
akibat tulisan yang kecil tersebut membuat konsumen menjadi tidak ada
ketentuan seperti itu. Karena itu, jika tulisan seperti itu masih dapat dilihat
dengan jelas oleh konsumen, hal tersebut tidaklah melanggar ketentuan dalam
UUPK ini. Jika terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha mengenai
Klausula baku tersebut, maka perjanjian tersebut dapat dinyatakan batal demi
hukum.
Pencantuman kalusula baku tentang hak
pelaku usaha untuk menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen dalam
setiap nota pembelian barang. Klausula baku tersebut biasanya dalam praktiknya
sering ditulis dalam nota pembelian dengan kalimat “Barang yang sudah dibeli
tidak dapat ditukar atau dikembalikan” dan pencantuman klausula baku tersebut
selain bisa dikenai pidana, selama 5 (lma) tahun penjara, pencantuman klausula
tersebut secara hukum tidak ada gunanya karena di dalam pasal 18 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa klausula baku
yang masuk dalam kualifikasi seperti, “barang yang sudah dibeli tidak dapat
ditukar atau dikembalikan” automatis batal demi hukum. Namun dalam praktiknya,
masih banyak para pelaku usaha yang mencantumkan klausula tersebut, di sini
peran polisi ekonomi dituntut agar menertibkannya.
[1]
Munir Fuadi, Pengantar Hukum Bisnis
(Menata Bisnis Modern Di Era Global), PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012,
hlm.236.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar